Penentu Kebenaran Sejarah Bukan Fadli Zon!


Jakarta

Menko Polhukam Mahfud Md merespons cuitan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon yang meminta agar sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dibelokkan. Mahfud mengatakan penentu kebenaran sejarah bukan lah Fadli Zon.

“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik,” kata Mahfud saat dihubungi, Jumat (4/3/2022).

Mahfud menuturkan meski demikian, suara Fadli Zon itu tetap harus didengar.

“Meski begitu suara Fadli Zon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama,” tuturnya.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah meniadakan peran Suharto dalam sejarah serangan tersebut. Justru kata Mahfud, meski nama Suharto tidak ada dalam Kepres 2/2022, tetapi nama Suharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik Kepres yang juga dibenarkan oleh sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kita tak pernah meniadakan peran Suharto, malah di naskah akademik Kepres itu nama Suharto disebut 48 kali karena kita mencatat dengan baik peran Pak Harto. Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Kepres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Kepres,” ujarnya.

Mahfud menyampaikan meski dalam tahanan, Soekarno-Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan. Mahfud menyebut dalam Kepres yang memerintahkan operasi adalah Jenderal Soedirman, sementara yang memberi gagasan adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

“Kalau di Kepres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya.

“Jadi meski dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan M. Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaukatan meski dari pengasingan,” lanjutnya.

Sejarawan UGM Nilai Kepres 2/2022 Sudah Tepat

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana yang menjadi salah satu tenaga ahli penyusun naskah akademik tersebut menilai langkah pemerintah dan Mahfud Md memberi penjelasan sudah tepat soal tidak adanya nama Suharto dalam Kepres.

“Pak Mahfud Md sudah benar (tidak mencantumkan nama Soeharto di Keppres). Ada ribuan pelaku sejarah yang terlibat dalam peristiwa itu dan ratusan pemimpin utama yang dalam naskah akademik telah disebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada satu tokoh pun dalam sejarah yang memiliki peran penting dalam peristiwa-peristiwa itu yang dihapuskan, termasuk Letkol Suharto yang ditunjuk memimpin Serangan Umum di pusat kota. Naskah ini justru menempatkan tokoh-tokoh penting yang dalam historiografi di masa lalu dihilangkan atau direduksi perannya,” ujar Margana Kamis (3/3).

“Nama Letkol Soeharto di naskah akademik itu bahkan disebut sampai 48 kali,” tambahnya.

Dia menegaskan Keppres bukanlah historiografi. Keppres dalam hal ini disusun dengan bahasa administratif.

“Keppres bukanlah historiografi. Keppres disusun dalam bahasa administratif, ringkas, namun representatif. Fungsinya lebih sebagai keputusan penetapan ‘Hari Penegakan Kedaulatan Negara’ sebagai event nasional untuk membangun nasionalisme dan semangat mengisi kemerdekaan dan bukan legitimasi historiografi,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.