Jangan Biasakan Anak Berpakaian Minim


Bandung – Banyaknya kekerasan seksual di Kabupaten Bandung membuat geram sejumlah pihak. Salah satunya adalah Anggota DPR RI Komisi VII dapil Kabupaten Bandung, Diah Nurwitasari.

Pihaknya menilai kekerasan seksual yang ada saat ini sudah masuk dalam kejahatan. Apalagi, menurutnya, kejahatan tersebut ruang lingkupnya banyak.

“Kami lebih suka menyebutnya kejahatan seksual, karena kejahatan seksual itu lingkupnya banyak. Dan yang sekarang terjadi, banyaknya lingkup kejahatan seksual. Bukan hanya kekerasan dalam makna yang RUU itu,” ujar Diah, di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabi (2/3/2022).

Diah mengungkapkan kejahatan seksual harus ditangani dari hulu hingga ke hilir. Dengan itu, kata dia, bisa meminimalisir terjadinya kejahatan seksual.

“Jadi kita harus menangani dari sisi hulu ke hilir, dari sisi hulu sifatnya pencegahan. Pencegahan itu terkait dengan pemahaman, wawasan keluarga tentang boleh tidak bolehnya antar anak laki-laki dan perempuan, termasuk dengan kekuatan praktek beragama, kan itu jadi benteng,” katanya.

“Contohnya jangan membiasakan anak berpakaian minim di depan siapa pun sekali pun itu saudara. Kemudian memisahkan kamar anak laki-laki dengan anak perempuan, memisahkan kamar orang tua dengan anak,” imbuhnya.

Diah menegaskan peran pemerintah harus hadir dalam kondisi tersebut. Dengan itu, kata dia, bisa membedah rumah masyarakat yang rutilahu (rumah tidak layak huni).

“Di situ peran pemerintah hadir, bagaimana membangun rumah masyarakat, paling tidak ada dua kamar di dalamnya, kemudian bedah rumah atau rutilahunya diperhatikan. Sehingga stimulan atau hasrat seks itu tidak timbul dari hal kecil,” katanya.

Diah menjelaskan dalam peran keluarga harus hadir dalam mengarahkan anak-anak terhadap sesuatu yang positif. “Mengaktivasi kegiatan anak-anak dengan hal-hal positif. “Jangan sampai anak-anak diam tanpa kesibukan, jama sekarang kan fokus ke gadget, sedangkan kita tahu gadget itu pintu masuk segala rupa termasuk Pornografi,” ucapnya.

Pihaknya menjelaskan kekerasan seksual pun terjadi dengan adanya fasilitas umum. Kata dia, salah satunya adalah kamar mandi umum.

“Pemerintah juga harus peka terhadap fasilitas umum agar kejahatan seksual tidak terjadi, sekarang sudah bagus ada ruang LAKTASI. Kemudian setiap rumah punya MCK sendiri, ketika menggunakan MCK umum itu juga berpotensi, kalau pun harus menggunakan MCK umum maka harus ada upaya misalnya pembatasan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jangan terlalu jauh. Masyarakat juga dianjurkan kalau ke MCK gunakan pakaian tertutup dulu, jangan langsung hanya berhanduk kemudian berani ke MCK,” jelasnya.

Sementara itu, Dia mengungkapkan penanganan dari sisi hilirnya adalah pemerintah. Menurutnya pemerintah harus tegas dalam kasus kejahatan seksual.

“Tentu ini peran pemerintah, bagaimana harus tegas terhadap kasus-kasus kejahatan seksual. Ada yang sifatnya menghukum keras, ada juga yang sifatnya pemulihan terhadap korban,” jelasnya.

“Yang harus di perhatikan adalah bagaimana kondisi korban, mereka harus di batu recovery nya, pemulihannya. Misalkan tata cara penanganan di kepolisian, itu juga harus dibenahi, karena ketika korban kejahatan seksual harus menceritakan kembali itu akan jadi sebab lagi, paling tidak stres atau depresi,” tambahnya.

Mengenai koridor hukum bagi kekerasan seksual, Diah menjelaskan saat ini KUHP di Indonesia masih terjadi bagi seseorang yang telah menikah.

“Sebetulnya sudah ada sekelompok masyarakat yang mengajukan Juducial Review, terkait beberapa pasal dalam KUHP kita. Misalnya soal zina, KUHP kita baru dilakukan oleh orang dewasa, sudah menikah, paling tidak contoh besarnya perselingkuhan, tapi kalau yang suka sama suka belum tercover oleh KHUP,” tegasnya.

“Itu baru yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, kalau yang sesama jenis? Mungkin dulu tidak terpikirkan karena KHUP kita menjiplak dari Belanda, kan Belanda mah bebas. Hasil dari pengajuan Judisial Review itu kata MK bukan ranahnya tapi justru ranah DPR RI agar segera dibuatkan undang-undangnya,” jelasnya.

Pihaknya berharap dalam masalah kekerasan seksual pemerintah juga harus merevisi KHUP.

“Kita berharap di samping adanya RUU TPKS itu, kita juga harus segara merevisi KHUP nya untuk tindakan seks bebas dan sesama jenis tadi,” pungkasnya.

Simak Video “Formula Cegah Kekerasan Seksual Anak di Sekolah
[Gambas:Video 20detik]
(yum/bbn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.