Faisal Basri Bongkar Borok Bisnis Batu Bara


Jakarta

Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkap bagaimana industri bisnis batu bara yang berjalan di tanah air.

Dalam kalimat pertama pada blog pribadinya berjudul “Oligarki Batu Bara Kian Mencengkeram dan Untouchable” pada 7 Februari 2022, Faisal menyebutkan komentar pedasnya terkait industri batu bara di Tanah Air. Kali ini, dia menyebut “kenikmatan berbisnis batu bara tak ada habis-habisnya.”

Mengapa dia sampai menyebutkan komentar tersebut?

Dalam paprannya, Faisal mengungkap sejumlah borok industri batu bara yang mendasarinya melontarkan komentar pedas ke sektor industri ini.

Pertama adalah kebikan pemerintah yang memberikan perubahan perizinan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lalu, ada kebijakan pembebasan pajak atau pungutan ekspor batu bara yang berpotensi bertentangan atau melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

“Kenikmatan berbisnis batu bara tak ada habis-habisnya. Perpanjangan konsesi nyaris dalam genggaman, rente dari ekspor tak dikenakan pajak atau pungutan sehingga berpotensi melanggar UUD 1945. Bisa dapat fasilitas royalti nol persen juga jika menyulapnya menjadi DME (dimethyl ether) yang digadang-gadang sebagai pengganti LPG (Liquefied Petroleum Gas). Persyaratan lingkungan diperingan, sanksi pidana diubah jadi sanksi perdata, dan lebih mudah merambah kawasan hutan,” paparnya dalam blog pribadinya tersebut, dikutip detikcom, Selasa (08/02/2022).

Selain itu, Faisal juga sempat menyinggung jika stok batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) sudah krisis, hingga pemerintah membuat kebijakan berupa melarang ekspor batu bara. Namun, kebijakan itu tidak bertahan lama.

Pada pertengahan Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mencabut larangan ekspor batu bara secara bertahap. Padahal, kebijakan penghentian ekspor batu bara baru dibuka pada akhir Januari 2022. Tak hanya itu, ada juga rencana pemerintah membubarkan PT PLN Batubara.

Sederet kebijakan itu seolah menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan dalam negeri dan cenderung mengakomodir kepentingan pebisnis sektor batu bara yang lebih mementingkan cuan dari ekspor ketimbang memasok kebutuhan batu bara dalam negeri untuk PLN lewat skema DMO.

“Bulan lalu PT PLN sempat mengalami krisis stok batu bara yang membuat Kementerian ESDM mengambil langkah drastis berupa larangan ekspor batu bara selama bulan Januari 20022. Namun, selang beberapa hari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengumumkan pencabutan larangan ekspor itu,” tuturnya.

Apa lagi hasil kajian Faisal Basri? Buka halaman selanjutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.