Buruh Tolak Permenaker No 2 Tahun 2022, FSPMI: JHT itu Uang Pekerja!


Bandung

Penolakan terkait aturan baru yang diterbitkan pemerintah pusat mengenai skema pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) juga diutarakan oleh kalangan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur soal tata cara dan pembayaran manfaat JHT, dinilai memberatkan buruh yang kehilangan pekerjaan. Pasalnya klaim dana JHT baru bisa dilakukan tatkala peserta BPJamsostek memasuki usia 56 tahun.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sekaligus koordinator aliansi 9 serikat buruh Bandung Barat Dede Rahmat mengatakan, pihaknya bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan kebijakan tersebut.

“Kita sudah menandatangani petisi penolakan tersebut. Yang jelas dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi di gedung DPRD KBB,” ujar Dede kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Pada aturan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 manfaat JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri.

Namun di Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT ini dinilai menindas kaum buruh karena mesti menunggu lama mendapat JHT atau di usia 56 tahun.

“Misalnya buruh ini di PHK di usia 40 tahun otomatis harus menunggu kurang lebih sekitar 16 tahun. Padahal JHT itu kan uang pekerja,” ucap Dede.

Pihaknya mendesak pemerintah pusat membatalkan peraturan tersebut dan kembali menerapkan aturan sebelumnya. Dede menilai aturan yang saat ini diterapkan memberatkan pekerja.

“Ya kita ingin aturan yang dipakai aturan yang sebelumnya. Karena hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk pencairan terhitung satu bulan dari di PHK,” tutur Dede.

(yum/bbn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.